KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN, JL.BINTANG N0.2 KODEPOS 91212,e-mail kabpinrang@kemenag.go.id

DUA "AKKATANNIANG" DI LINGKUNGAN KEMENAG PINRANG


Kemenag Pinrang (Humas), Menindaklanjuti himbauan tertulis Kepala Kantor, bahwa setiap Aparatur Sipil Negara lingkungan Kementerian Agama Kab. Pinrang sebelum memulai rutinitas kantor sebaiknya diawali dengan pengajian dalam artian membaca Al-Qur'an agar lebih barokah. Beliau (Ka.Kan Kemenag) kembali menegaskan dalam arahannya pada acara Pengukuhan DWP Kemenag Pinrang beberapa waktu yang lalu agar juga diadakan kegiatan yang bukan hanya pengajian Al-Qur'an akan tetapi suatu  "pengajian" tentang regulasi, yang di dalamnya dapat berupa sosialisasi regulasi yang terkini atau kegiatan untuk menyamakan persepsi atas suatu regulasi yang ada, dikarenakan saat ini regulasi senantiasa berubah.

Sebagai implementasi atas himbauan tersebut, maka Ka.Sub Bagian Tata Usaha (H.Syahrir Haruna) mengawali pengajian regulasi yang dilaksanakan diruang rapat pimpinan 3 maret 2017 yang lalu terkait dengan PP 53 Tahun 2010 tentang kedisiplinan yang berimbas kepada pembayaran TUKIN dan LP ASN.

Dok. kegiatan 3 Maret 2017
Pelaksanaan pengajian (baca:brainstorming) regulasi selanjutnya dilaksanakan di Aula Kementerian Agama Kab. Pinrang (16/03/2017). Ka.Sub Bagian Tata Usaha memaparkan 3 materi yaitu tentang PNBP, Pengelolaan BMN dan Pengelolaan Biaya Operasional pada KUA.

Peserta kegiatan ini adalah Seksi BIMAS Islam, Penyelenggara Syariah beserta staf dan KUA se Kab. Pinrang bersama dengan masing-masing 2 orang JFU (Penyusun Anggaran & Pelaporan serta Pengelola Tata Usaha dan Kerumahtanggaan ).

Brainstorming regulasi ini khususnya pada pembahasan PNBP-NR di luar KUA mendapat perhatian serius dari peserta pada saat Ka.Sub Bagian Tata Usaha memaparkan bahwa regulasi yang terkait PNBP termasuk regulasi yang senantiasa berubah dalam rentang waktu yang cukup singkat. Hal ini dikatakan bahwa sejak terbitnya PP Nomor 47 Tahun 2004 biaya pencatatan nikah dan rujuk Rp. 30.000/peristiwa NR menjadi Rp. 600.000/peristiwa NR (sebagaimana diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2014) lalu terbit PMA No.24 Tahun 2014 tentang pengelolaan PNBP-NR di luar KUA (13 Agustus 2014) kemudian terbit lagi PMA No. 46 Tahun 2014 (31 Oktober 2014) sampai pada PMA Nomor 12 Tahun 2016 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.III/600 Tahun 2016 tentang juknis PNBP-NR di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.  



Harapan beliau (H.Syahrir Haruna), mari kita jadikan perkembangan teknologi dan informasi saat ini sebagai momentum untuk menjadi ASN (Kemenag Kab. Pinrang) yang lebih profesional dan inovatif karena informasi tentang regulasi-regulasi saat ini sangat mudah diakses khususnya yang terkait dengan TUSI (tugas dan fungsi) kita masing-masing, lebih lanjut beliau tekankan bahwa idealnya sekarang ini setiap ASN di meja kerjanya memiliki 2 (dua) akkatanniang yaitu regulasi dan bukti fisik (output kinerja)