KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN, JL.BINTANG N0.2 KODEPOS 91212,e-mail kabpinrang@kemenag.go.id

PELUANG BESAR DALAM PELAYANAN UMMAT



Kemenag Pinrang (Humas), Kasubbag TU pimpin rapat (17/03/2017) didampingi Kepala Seksi Bimas Islam & Penyelenggara Syari’ah terkait dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No.DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Juknis Pengelolaan PNBP. Menurut beliau (Kasubbag TU) hal ini perlu ditelaah bersama untuk menyamakan persepsi mengingat Juknis ini terdapat peluang dan tantangan dalam pengelolaan PNBP ke depan. Rapat diawali dengan membagikan hardcopy dokumen Juknis kepada peserta  rapat ( Kepala KUA se Kab.Pinrang) kemudian pembacaan  poin-poin yang terdapat dalam juknis, antara lain :

  1. Pengelola pada Tingkat Kantor Kemenag Kabupaten/Kota disebut sebagai Tim pelaksana administrasi dan evaluasi PNBP(Bab.III. bagian C );
  2. Pencairan PNBP wajib melampirkan data pendukung (a) Surat tugas melaksanakan bimbingan akad nikah di luar kantor yang ditandatangani oleh Kepala KUA, (b) Rekapitulasi peristiwa layanan bimbingan pelaksanaan akad nikah di luar kantor KUA yang ditandatangani oleh Ka Kankemenag, (c) Daftar Penghulu/Kepala KUA/Petugas yang melaksanakan layanan ditandatangani oleh Kepala Kantor, (d) fotocopy rekening bank yang sudah divalidasi oleh bank ( Bab. IV . bagian B, no.3 );
  3. Penggunaan PNBP (Bab.IV.c)mengacu kepada Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan tentang batas maksimum pencairan dana PNBP meliputi : (a) Transport penghulu/kepala KUA/Petugas yang melaksanakan layanan dan bimbingan di luar Kantor KUA, (b) Honorarium Layanan Bimbingan Pelaksanaan NR di Luar Kantor dengan mengacu pada SBM Lainnya sesuai tipologi KUA; (c) Pelaksana Administrasi dan Evaluasi PNBP untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengelolaan administrasi dan keuangan PNBP. (d) Bimbingan pra nikah/Bimbingan perkawinan (e) Supervisi administrasi NR. (f) Peningkatan SDM, (g) Investasi yang berkaitan dengan NR serta (h) Operasional perkantoran.
Lebih lanjut Kasubbag TU mengatakan “ disamping peluang yang ada atas terbitnya juknis tersebut, tak bisa dipungkiri bahwa akan ada tantangan yang tentunya kita harus hadapi,  diantaranya adalah penempatan SDM ( pengelola ) yang dapat menyusun perencanaan sesuai dengan aturan” .